Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012)

Dengan adanya UU terbaru tentang Perkoperasian, maka Negara mewajibkan bagi Badan Hukum Koperasi yang lama untuk disesuaikan dengan UU baru tersebut.
Yang paling significant dari penyesuaian UU ini adalah beberapa hal sebagai berikut :

– Nama dan Jenis Koperasi :
Koperasi yang telah ditentukan jenisnya seperti akan dijelaskan di bawah ini, wajib memakai jenis usaha tersebut di Nama Koperasi dan harus kembali dilakukan Pengecekan Nama di Dinas Propinsi terkait, misalkan :

KOPERASI JASA MITRA MANDIRI SEJAHTERA untuk Koperasi yang bersifat Jasa.

Sekarang ini, Koperasi dibagi menjadi 4 jenis dan Koperasi yang disesuaikan harus memilih 4 jenis usaha tersebut, artinya jika ada usaha lain maka harus dipisahkan menjadi Badan Hukum Koperasi yang baru (Pendirian), begitu juga jika terdapat Unit Simpan Pinjam, Koperasi harus memilih menjadi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit tersebut dipisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam berbadan hukum yang baru. Anggota Koperasi lama dengan baru boleh sama, akan tetapi Pengurus dan Pengawas harus berbeda, hal ini supaya Para Pengurus dan Pengawas lebih Profesional dalam menjalankan jabatan dan tugasnya. Lebih lanjut, Jenis Koperasi adalah sebagai berikut :

– Koperasi Produsen,
Koperasi ini diperuntukkan bagi Koperasi yang mempunyai anggota Petani Produsen suatu komoditi, sehingga usaha hulu ke hilir dihandle oleh Koperasi Produsen ini.

– Koperasi Konsumen,
Koperasi ini memiliki kegiatan usaha Perdagangan Umum dan para anggota merupakan konsumen dari barang yang disediakan dari Koperasi sendiri, atau ditargetkan pada Pihak Ketiga, misalkan : Toserba.

– Koperasi Jasa,
Koperasi ini memiliki kegiatan usaha bersifat Jasa Umum atau Jasa Khusus tertentu yang ditujukan untuk para anggota sendiri maupun kepada Pihak Ketiga, misalkan : Jasa Konsultan Manajemen dan Sumber Daya Manusia.

– Koperasi Simpan Pinjam,
Sepertinya tidak banyak yang dapat diceritakan mengenai Simpan Pinjam, kegiatan usaha mirip bank akan tetapi hanya ditujukan KHUSUS Anggota Koperasi itu sendiri dan tidak boleh kepada Non-Anggota. Pengurus dan Pengawas dalam Koperasi ini harus memiliki keterampilan khusus atau mengikuti pembekalan mengenai Simpan Pinjam yang disertifikasi. Karena itu izin khusus mengenai kegiatan simpan pinjam dapat dikeluarkan setelah Pengurus dan Pengawas mendapatkan sertifikat tersebut.

Kemudian hal-hal mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar selain hal-hal tersebut di atas adalah :

– Simpanan Pokok berubah menjadi Setoran Pokok :
Dahulu, sebelum menjadi anggota koperasi, diharuskan membayar simpanan pokok di awal, kemudian saat keanggotaan berakhir, simpanan pokok dikembalikan. Kini, simpanan pokok menjadi Setoran Pokok, yang mekanismenya sama akan tetapi tidak dikembalikan walau sudah tidak menjadi anggota karena setoran pokok menjadi modal (ekuitas) koperasi.

– Simpanan Wajib diganti menjadi Sertifikat Modal Koperasi :
Dahulu, setiap anggota diwajibkan setiap bulannya membayar simpanan wajib yang besarannya ditentukan di dalam anggaran dasar dan nantinya dikembalikan saat keanggotaan berakhir. Kini Simpanan Wajib ditiadakan dan diganti dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK), sehingga sistemnya mirip dengan Saham tanpa suara (tidak mempengaruhi jumlah suara karena prinsip koperasi yaitu “one man one vote”) serta dapat diperjual belikan antar anggota maupun dibeli oleh Koperasi itu sendiri.

– Modal Koperasi saat Penyesuaian Anggaran Dasar ini disebut dengan Modal Awal saat Konversi, yaitu merupakan hasil konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran Pokok dan SMK. Simulasi perhitungan adalah sebagai berikut :

Si A yang merupakan anggota koperasi telah membayar simpanan Pokok Rp. 500.000,- dan simpanan wajib total selama menjadi anggota adalah Rp. 500.000,- (misalkan 10.000 / bulan dan Si A telah menjadi anggota selama 50 bulan).
Koperasi menentukan bahwa kini karena Setoran Pokok tidak dikembalikan, maka untuk tidak memberatkan anggota, Koperasi menentukan Setoran Pokok menjadi Rp. 100.000,- dan SMK per lembarnya adalah Rp. 100.000 yang ditentukan bagi anggota baru minimal kepemilikannya adalah 1 lembar, maka konversi Si A terhadap financial keanggotaannya adalah sebagai berikut :

Total Financial Keanggotaan = Rp. 1.000.000,- yang akan dikonversi dan dibagi menjadi :
Setoran Pokok = Rp. 100.000,-, sisa adalah Rp. 900.000,- yang dibagi menjadi SMK.
SMK @100rb, maka SMK Si A = 9 lembar.

Konversi ini dilakukan kepada anggota lama saja yang dimuat di dalam tabel konversi tersendiri dan totalnya adalah Modal Awal saat Konversi itu sendiri.

– Tentang Pengurus dan Pengawas di UU terbaru ini tidak jauh berbeda dari klausa UU lama. Yaitu Pengurus minimal 3 dan Pengawas minimal 3 orang dengan masa jabatan yang ditentukan. Akan tetapi kini Pengawas mempunyai wewenang khusus untuk memberhentikan Pengurus sementara yang dalam waktu 30 hari harus diadakan Rapat Anggota untuk memutuskan memberhentikan permanen sekaligus mendengar pembelaan Pengurus yang akan diberhentikan tersebut.

Dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Anggota (untuk penyesuaian AD).
2. Daftar Hadir Rapat Anggota tersebut.
3. Tabel Konversi simpanan Anggota.
4. Akta Pendirian + SK Pengesahannya.
5. Semua Akta Perubahan + SK Pelaporannya.
6. Legalisir Susunan Pengurus dan Pengawas terakhir.
7. Bukti cek nama baru (sesuai jenis usaha) dari Dinas.
8. KTP Pengurus dan Pengawas terakhir.
9. Dokumen seperti Domisili, NPWP, SIUP dan TDP.

Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan Penyesuaian Anggaran Dasar di Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Semoga bermanfaat dan… Salam Koperasi Sehat.

APP

10 thoughts on “Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012)

  1. Pak, seandainya kita sudah mengadakan Penyesuaian Anggaran Dasar, apakah no Badan Hukum berubah juga?
    selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pihak ketiga, rekening bank, pinjaman bank atau instansi lain yang yang sedang ada ikatan perjanjian, apakah perlu diadakan perubahan-perubahan juga?

    1. Jika terjadi penyesuaian anggaran dasar atau perubahan lain, maka nomor Badan Hukum akan berubah, akan tetapi segala perikatan dengan Pihak Ketiga tidak akan gugur dan diperbaharui, akan tetapi Pihak Ketiga berhak diberi tahu mengenai perubahan atau penyesuaian tersebut. Akan tetapi dalam penyesuaian anggaran dasar, koperasi wajib memakai nama sesuai jenisnya, oleh karena itu koperasi harus juga merubah nama di izin usaha apabila pengesahan penyesuaian anggaran dasar tersebut sudah terbit. Demikian semoga membantu.

  2. saya masih belum faham ttg SMK, pada pasal 68 ayat 1, ada kata “Setiap Anggota koperasi HARUS MEMBELI Sertifikat Modal Koperasi….” padahal SMK tersebut boleh dijual kpd anggota lain. Berarti, ada saatnya Anggota pernah MEMBELI tapi sudah tidak memiliki, artinya yang WAJIB hanya MEMBELI, tapi TIDAK WAJIB MEMILIKI… Begitukah Pak?

  3. Apakah hakekat AD ART ? menurut pendapat saya AD ART itu yang mengatur intern pada semua anggota sehingga AD ART it merupakan bentuk kesepahaman anggota tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar, sehingga kalo setuju dengan AD ART silakan gabung, Bagaimana dengan Koperasi yang sudah mempunyai Badan Hukum dan tidak ada masalah serta sudah mempunyai anggota yang banyak namun dengan adanya UU Koperasi Nomor 25 tahun 2012 diharuskan mengganti AD ART ? Akhir-akhir ini banyak KSP yang anggota/ nasabah dicari untuk menjadi anggota dengan cara mencari nasabah agar mau pinjam/ hutang baru dijadikan anggota dan setelah lunas keluar dari anggota dulu Bagaimana dengan ini ?

    1. Pertanyaan yang sangat bagus pak Baskoro. Pertama saya akan menjelaskan bahwa apa yang pak Baskoro katakan tentang AD/ART betul, yaitu merupakan kesepakatan para pendiri Koperasi. Akan tetapi, AD bentuknya ditentukan Undang-Undang, sehingga harus dalam bentuk Akta Otentik, sedangkan ART tidak dipersyaratkan demikian karena hanya terdiri dari pasal-pasal operasional dari AD. Sehingga membuat AD harus dalam bentuk Akta Otentik di hadapan Notaris, jika ingin mengikat dan memiliki status badan hukum.
      Dengan kembalinya UU 25 setelah pembatalan UU 17 / 2012, maka AD diharuskan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, karena Indonesia menganut Hukum Positif (yang berlaku saat inilah yang menjadi aturan).
      Untuk Koperasi yang modelnya mencari nasabah untuk hutang, sebenarnya hal tersebut menyalahi prinsip dari Koperasi, itu lebih mirip lintah darat yang dilegalkan. Jadi untuk pemberian jasa utang tersebut sebenarnya bukan prinsip Koperasi akan tetapi pada prakteknya ada pula beberapa yang melakukannya. Hal ini sangat salah.
      Demikian pak Baskoro semoga dapat memberikan sedikit pencerahan bagi kita.

  4. Selamat siang pak,
    Apakah koperasi dengan badan hukum simpan pinjam boleh menyediakan layanan pembayaran tagihan pln,telkom, dll untuk anggota?

    Terima kasih

    1. Siang mba Martha,
      Koperasi dengan usaha Simpan Pinjam tidak boleh melakukan bidang jasa lainnya, kecuali produk2 jasa keuangan. Demikian disampaikan, terima kasih.

      1. Oiya pak, saya pernah mendengar dari teman kalau badan hukum dan ijin usaha itu terpisah. Benar gak itu pak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s