Home > Office > Badan Hukum Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012)

Badan Hukum Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012)

BADAN HUKUM KOPERASI

Oleh : ADITYA PUTRA PATRIA, SH, MKn
Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn

Mengenai Badan Hukum Koperasi :
Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain Perdagangan Umum dan Jasa, Koperasi bisa memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mirip perbankan, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.
Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang baru. Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat Kementrian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun 2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang diangkat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi.
Kini dengan UU No. 17 tersebut Koperasi cenderung mengarah ke kekuatan modal, atau banyak yang menyebutnya dengan kapitalis. Koperasi kini hanya boleh menjalankan satu jenis usaha, terkait dengan penjenisan usaha yang sebenarnya kurang efektif tersebut, koperasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu :
- Koperasi Produsen
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Jasa
- Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi hanya terdapat dua jenjang, yaitu Koperasi Primer di mana anggotanya orang per orang dan Koperasi Sekunder yang anggotanya minimal 3 Badan Hukum Koperasi. Sedangkan Skala Koperasi dibagi atas 3, yaitu :
Koperasi skala Nasional, di mana anggota-anggotanya mewakili lebih dari 3 propinsi dan memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang (kebijakan Deputi bid. Kelembagaan Koperasi) dan dalam pembentukannya boleh diwakili dengan quorum 61 orang. Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Menteri Koperasi.
Koperasi skala Propinsi, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat di satu propinsi. Pengesahan Badan Hukumnya dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.
Koperasi skala Kabupaten / Kotamadya, di mana anggota-anggotanya minimal 20 orang dan hanya terdapat di satu kabupaten / kotamadya. Pengesahan Badan Hukumnya juga dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan atas nama Menteri.
Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang harus disahkan oleh atau atas nama Menteri Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum. Koperasi dapat membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Khusus untuk memfasilitasi hal-hal yang belum diatur dalam AD.
AD Koperasi terdiri dari :

Nama ;
Nama Koperasi yang dipakai hendaknya menghindari golongan tertentu, hal-hal yang membawa SARA dan hal-hal lain yang menunjukkan seorang tokoh tertentu.
Koperasi yang menjalankan hanya satu kegiatan Usaha yaitu Simpan Pinjam, harus menggunakan pendahuluan nama Koperasi Simpan Pinjam sebelum nama Koperasi yang dimaksud.
Koperasi yang menjalankan hanya Jasa Keuangan Syari’ah, kini hanya boleh menggunakan nama KSPS atau Koperasi simpan Pinjam Syari’ah.
Koperasi yang menjalankan bidang usaha Jasa, maka harus menggunakan nama Koperasi Jasa.
Begitu pula dengan koperasi terkait dengan penjenisan yang 4 seperti rersebut di atas. Sangat menggelikan ya?
Nama tersebut kini harus dicek di Dinas Koperasi Propinsi untuk skala apapun terlebih dahulu.

Tempat Kedudukan atau Domisili ;
Domisili Koperasi harus di lingkungan yang diperuntukkan usaha atau lingkungan perkantoran, jangan di perumahan, karena berkaitan dengan izin usaha perdagangan yang nantinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Koperasi dan Perdagangan.

Kegiatan Usaha ;
Kegiatan Usaha Koperasi terbagi atas 4 jenis yang disebut dengan jenis koperasi dalam UU, yaitu : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi.
Jenis Koperasi tersebut tidak dapat disatukan.
Kegiatan Usaha Koperasi yang berupa Perdagangan dan Jasa yang bersifat Khusus, harus mempunyai izin dari instansi terkait.

Keanggotaan ;
Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi Anggota Koperasi.
Anggota Koperasi pertama kali sebelum Koperasi memperoleh badan hukum adalah Anggota Pendiri, di mana tidak ada perlakuan khusus atau perbedaan antara Anggota Pendiri tersebut dengan Anggota yang nanti masuk setelah status Badan Hukum keluar. Nama-nama Anggota Pendiri tercantum di AD Pendirian dan untuk AD yang nanti mengalami perubahan tidak perlu dicantumkan lagi nama-nama Anggota. Segala perubahan jumlah keanggotaan tidak perlu merubah AD Koperasi.
Jenis Keanggotaan kini tidak adanlagi klausul mengenai Anggota Luar Biasa di UU terbaru, oleh karena itu pada dasarnya semua harus jadi anggota atau tidak sama sekali.
Pada persyaratan keanggotaan, untuk setiap orang yang akan menjadi anggota harus membayar setoran pokok, yaitu setoran sekali bayar yang besarnya ditentukan sama pada tiap anggota dan harus memiliki Sertifikat Modal Koperasi. Setoran Pokok adalah setoran sekali bayar saat menjadi anggota dan tidak dapat dikembalikan lagi kepada anggota jika sudah habis masa keanggotaannya. Sertifikat Modal Koperasi seperti saham akan tetapi tidak berpengaruh pada jumlah suara, akan tetapi dapat dijual kepada anggota lainnya dan kepada koperasi itu sendiri.
Setiap Anggota mempunyai hak suara sama, yaitu 1 suara dan keanggotaan tidak dapat dialihkan.

Rapat Anggota ;
Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dan perubahan mengenai AD atau mengenai Pengurus dan Pengawas ditentukan melalui Rapat Anggota.
Quorum Rapat hanya sah keputusan apabila ditentukan oleh suara terbanyak, artinya quorum Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah Anggota dan diputuskan melalui suara terbanyak atau lebih dari ½ suara yang hadir tadi di dalam Rapat Anggota.
Untuk Rapat Anggota yang merubah AD, maka quorum rapat di dalam UU adalah 2/3 dan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota yang hadir.
Untuk Koperasi yang Anggotanya sangat banyak, dapat mengatur mengenai perwakilan atau Kuasa beberapa orang Anggota kepada satu orang Anggota, pengaturan ini secara teknis di dalam Anggaran Rumah Tangga atau apabila insidentil, dapat melalui Surat Kuasa yang sah menurut Notaris.

Pengurus ;
Pengurus Koperasi yang diakui terdiri dari :
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Dalam hal masing-masing Pengurus tersebut terdiri dari beberapa orang, maka salah satu harus ditentukan sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum atau Bendahara Umum, apabila hanya terdapat wakil-wakil, maka penyebutannya tetap seperti tersebut di atas hanya ditambah wakil-wakilnya.
Dalam hal adanya tambahan beberapa orang Pengurus atau wakil-wakilnya, maka jumlahnya harus ganjil agar Rapat Pengurus dapat mengambil suara terbanyak.
Pengawas ;
Pengawas minimal tiga orang, yang satu menjadi Ketua Pengawas dan yang lainnya adalah Anggota Pengawas. Kini peran lengawas menjadi lebih kuat dan penting mirip dengan Komisaris sebuah Perseroan Terbatas.

Jabatan Pengurus dan Pengawas
Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas ditentukan dalam AD. Ada baiknya tidak lebih dari 5 tahun, karena terlalu lama.
Pengurus dan Pengawas ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan Rapat Anggota Luar Biasa.

Modal Awal ;
Modal Awal Pendirian merupakan Modal Dasar dan Modal yang disetor Koperasi yang kini hanya terdiri dari Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi dan atau Hibah (dengan pembuktian pernyataan hibah).
Modal berkaitan dengan Penggolongan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan ketentuan yang mengikuti Kementrian Perdagangan. Pada saat ini yaitu :
500 juta ke bawah= Golongan C / kecil
di atas 500 jt sampai 10 M= Golongan B / sedang
di atas 10 M= Golongan A / besar
Khusus untuk Koperasi Skala Nasional, ada kebijakan modal minimal Rp. 150 juta, sedangkan untuk skala propinsi maupun kabupaten/kotamadya minimal masih seperti yang ditentukan oleh klasifikasi perdagangan yaitu lebih dari Rp. 50 juta, karena Rp. 50 juta ke bawah itu merupakan klasifikasi kelas Mikro, walaupun tidak ada larangan jika Koperasi klasifikasi Mikro akan tetapi akan sangat mubadzir karena Badan Usaha Koperasi harus memiliki modal yang kuat dan wajar untuk menjalankan usaha-usahanya.
Untuk struktur permodalan awal, terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK), penjelasannya adalah sebagai berikut :

Modal Awal = Total Setoran Pokok + Total SMK

Contoh :

Modal Awal Rp. 150 jt
Jumlah Anggota 100 orang
Setoran Pokok Rp. 100 rb
Sertifikat Modal Koperasi ???

Maka,
Total Setoran Pokok = 100 org x 100 rb = Rp. 10jt
Rp. 150 jt = Rp. 10 jt + Total SMK

Total SMK = Rp. 150 jt – Rp. 10 jt = Rp. 140 jt.
Jadi yang harus disebar ke anggota adalah Rp. 140 jt sebagai SMK. Tinggal dibagi dengan minimal nominal per lembar SMK (1 lb SMK tidak boleh melebihi setoran pokok).
Mis : 1 lb SMK = Rp. 100 rb, maka…
Rp. 140 jt : Rp. 100 rb = 1400 lb yang harus disebar ke anggota.
1 orang anggota boleh memiliki lebih dari 1 lb SMK.

Perubahan Koperasi ;
- Akan dibahas selanjutnya di blog tersendiri.

Perizinan Koperasi ;
- Akan dibahas selanjutnya di blog tersendiri.

Demikianlah sekilas mengenai Badan Hukum Koperasi dan semoga bermanfaat.

Aditya Putra Patria, SH, MKn

Pembahasan lebih intensif di :

adityapatria.com

Categories: Office
  1. salux febri
    November 22, 2013 at 10:50 pm | #1

    mau banya ni pak, aoakah koperasi yang sudah tidak aktiv lagi gedungnya dapat di jual menjadi rumah tempat tinggal,mks

    • adityapatria
      November 22, 2013 at 10:59 pm | #2

      Pada dasarnya Koperasi boleh mengalihkan / menjual aset Koperasi akan tetapi hanya apabila Pengurusendapat Persetujuan Rapat Anggota (Pasal 61 UU No. 17 Tahun 2012). Akan tetapi apabila Koperasi tersebut mati dan belum melalui proses bubar, maka sisa anggota yang ada meminta Penetapan Pengadilan untuk Rapat Anggota Luar Biasa Pembubaran dan keabsahan quorum, kemudian koordinasi dengan dinas Koperasi setempat dan barulah aset dapat dicairkan (dijual).

      Akan tetapi anda bilang Gedung, jika peruntukan area merupakan perkantoran, maka tidak akan dapat dijadikan Rumah Tinggal.

  2. December 2, 2013 at 9:51 am | #3

    Dear pak Aditya, mau nanya : Kalau kami mempunyai koperasi dengan SK terdahulu sebagai KSU yang didalamnya terdapat unit simpan pinjam, kemudian setelah berlaku UU No 17 tahun 2012 mengharuskan unit simpan pinjamnya diubah menjadi KSP, bagaimana dengan status SK terdahulu koperasi KSU-nya? Kemudian untuk KSP-nya seperti apa mengenai ADT/ART-nya, mengingat anggotanya tetap sama.

    Terima Kasih
    Salam
    Uj

    • adityapatria
      December 2, 2013 at 4:49 pm | #4

      Jadi begini pak UJ, koperasi yang terdapat USP sudah harus memisahkan diri menjadi KSP baru atau Koperasi tersebut berubah menjadi KSP (perubahan AD). Jadi terserah mana yang akan dilakukan, tapi jika pendirian KSP baru, maka proses tetap sama seperti pendirian baru sementara koperasi yang lama harus memilih jadi Koperasi Produksi, Konsumen atau Jasa. Untuk contoh AD silakan menghubungi kantor kami di 47866716 atau ke Kementerian koperasi langsung. Terima kasih dan semoga membantu.

  3. December 6, 2013 at 9:28 pm | #5

    Klo mau nebeng badan hukum itu gimana prosedurnya pak..??

    • adityapatria
      December 6, 2013 at 10:02 pm | #6

      Nebeng bagaimana yang menurut anda? Trims.

  4. ipung
    December 16, 2013 at 1:59 pm | #7

    KLO setoran pokoknya di buat tinggi boleh g pak?
    Modal Awal Rp. 50 jt
    Jumlah Anggota 20 orang
    Setoran Pokok Rp.2jt
    Sertifikat Modal Koperasi ???

    Maka,
    Total Setoran Pokok = 20org x 2jt= 40jt
    Rp. 50 jt = Rp. 40 jt + Total SMK

    Total SMK = Rp. 50 jt – Rp. 40 jt = Rp. 10 jt.
    Jadi yang harus disebar ke anggota adalah Rp. 10 jt sebagai SMK. Tinggal dibagi dengan minimal nominal per lembar SMK (1 lb SMK tidak boleh melebihi setoran pokok).
    Mis : 1 lb SMK = Rp. 50 rb, maka…
    Rp. 10 jt : Rp. 50 rb = 200 lb yang harus disebar ke anggota.
    1 orang anggota boleh memiliki lebih dari 1 lb SMK.

    • adityapatria
      December 18, 2013 at 7:36 am | #8

      Setoran pokok boleh aja dibuat tinggi, tapi inget, setoran pokok sekarang tidak dikembalikan saat anggota berhenti loh, apa rela?

  5. Jafar
    December 16, 2013 at 3:45 pm | #9

    tolong share dasar hukum
    ”Khusus untuk Koperasi Skala Nasional, ada kebijakan modal minimal Rp. 150 juta, sedangkan untuk skala propinsi maupun kabupaten/kotamadya minimal masih seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Rp. 50 jt.”

    • adityapatria
      December 19, 2013 at 6:39 am | #10

      Ya Allah, maaf mas, sepertinya saya salah tulis, untuk modal Koperadi skala Nasional itu adalah kebijakan Deputi Kelembagaan dan Badan Hukum di Kementerian Koperasi, kemudian minimal 50 juta hanya pertimbangan saya karena di Peraturan lama Koperasi minimal hanya Rp. 15 juta (Tata Cara Pendirian Koperasi), tapi banyak kendala karena di bawah Rp. 50 juta izin perdagangannya Mikro dan banyak Koperasi yang keberatan setelah menerima klasifikasinya. Demikian akan segera saya perbaiki blog ini, terima kasih banyak.

  6. January 24, 2014 at 8:35 am | #11

    mau nanya ni..pak adit..apa boleh satu menjabat ketua di dua koperasi misalnya KSP dan Jasa. mohon penjelasannya tks

    • adityapatria
      January 24, 2014 at 8:47 am | #12

      Di UU 17 2012 yang dilarang hanya jika KSP dengan KSP. Akan tetapi guna profesionalitas Pengurus, Kementerian menyarankan agar tidak ada perangkapan jabatan.

  7. February 2, 2014 at 7:32 pm | #13

    Saya ada mslh dengan koperasi, pertama sy pinjam 6jt, kok bs soldo membengkak smp 20jt. Pdhl setiap hour sy mengangsur sesuai dgn perjanjian

    • adityapatria
      February 2, 2014 at 7:35 pm | #14

      Kalau begitu, mohon diperinci masalahnya dan dipelajari perjanjiannya. Setiap angsuran disimpan baik-baik bukti transfernya mau pun bukti pembayaran lainnya. Jika ada penyimpangan maka laporkan ke dinas koperasi atau kementerian Koperasi.

  8. February 2, 2014 at 7:44 pm | #15

    Bpk Aditya Putra Patria, SH. MKn, klo bpk bc comment sy ini. Sbnrnya sy saat ini kebingungan hrs mnt bantuan sp, untuk membantu sy. Krn bnyk DC yg dtng krmh sy silih berganti. Pdhl sy sdh mrs lunah mengansur atas pinjaman sya yg 6jt tsb. Tp knp kok mlh sy punya pinjaman 20jt. Pdhl sy td mengajukan pinjaman lg.

    • adityapatria
      February 2, 2014 at 7:49 pm | #16

      Akan tetapi masalah ini tidak dapat diselesaikan sepihak dan saya tidak dapat banyak membantu kecuali anda sudah melaporkan ke Kementerian Koperasi karena di sana ada satuan tugas apabila Koperasi melakukan penyimpangan. Demikian hendaknya segera melaporkan.

  9. Irwan Agustino
    February 6, 2014 at 10:05 am | #17

    Dear Pak Aditya…
    Saya mau menanyakan jumlah pengawas yang minimal 3 orang itu di UU no 17 Tahun 2012 ada di pasal berapa ya pak… mohon dijawab ya pak…

    • adityapatria
      February 6, 2014 at 10:13 am | #18

      Jika anda membaca tulisan saya dengan dikompare UU, makanakan sangat banyak pertanyaan karena saya tidak mencantumkan dasar hukumnya. Jadi begini, Pengawas itu efektif 3 orang karena dalam tugasnya Pengawas ini akan bertugas mengawasi kinerja dan bertanggung jawab kepada Anggota juga. Jika 1 (satu) orang maka akan lucu saat anda melihat Rapat Pengawas yang akan dihadiri 1 orang, tidak disebut Dewan. Jika 2 orang maka saat mereka voting internal akan balance, oleh karena itu 3 orang adalah yang paling tepat, segala penambahan jumlahnya harus ganjil utk menghindari balance pada voting tersebut. Demikian jika peraturan nanti akan saya bantu carikan, tapi bila tidak ada maka silakan anda menjalankan apa yang menurut baiknya anggota koperasi, akan tetapi Kementerian akan menganjurkan hal yang sama. Terima kasih :).

  10. yakso
    February 20, 2014 at 3:07 pm | #19

    Pak, mohon info…Koperasi kami sudah mempunyai status badan hukum sejak sebelum UU 2012 ini. Kami koperasi Pegawai RI, saat ini sedang berembug menentukan apakah menjadi Koperasi Konsumen atau Koperasi Simpan Pinjam. Apakah perlu akte pendirian koperasi baru? gimana prosedurnya?…lalu bagaimana nasib simpanan wajib para anggota bolehkan dikembalikan jika ada anggota yang keluar? apakah nantinya Sertifikat Modal Koperasi bisa diuangkan kembali jika anggota keluar? Terimakasih atas penjelasannya
    Yakso
    Ketua Koperasi Atmosfera

    • adityapatria
      February 20, 2014 at 11:16 pm | #20

      Kepada Pak Yakso, terima kasih untuk commentnya, kehormatan bagi saya kepada Ketua Koperasi Atmosfera. Jika bapak memilih jenis koperasi menjadi salah satu dari 4 jenis koperasi, maka tentunya dibutuhkan akta perubahan dan penyesuaian anggaran dasar. Jadi tidak perlu akta pendirian baru, kecuali… bapak ingin simpan pinjam tetap ada, maka terserah, yang konsumen atau yang simpan pinjam akan menjadi koperasi baru. Prosedur perubahan akta adalah dengan mekanisme rapat anggota, dengan agenda tshunan plus perubahan atau dengan agenda tersendiri.
      Kemudian jika simpanan wajib sskarang tidak boleh dikembalikan, tentunya para anggota yang sekarang akan kecewa. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan setoran pokok dikecilkan, misalkan hanya 50rb saja, toh tidak akan keberatan. Untuk Simpanan Wajib yang selama ini terkumpul bisa dijadikan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). SMK dapat diperjual belikan seperti saham, akan tetapi tidak mempengaruhi jumlah suara anggota yang dimiliki. Jika anggota keluar maka SMK bisa dibeli anggota lain atau dibeli kembali oleh koperasi. Demikian untuk simulasi perhitungan dapat mampir ke kantor kami, Jl. Alu-Alu No. 5 Rawamangun, Jaktim.

  11. Maliki
    February 25, 2014 at 2:40 pm | #21

    Dear : Bp. Aditya Putra Patria, SH. MKn
    Kami dari kopkar yang selama ini bergerak di koperasi KSU, dengan adanya perbuhan uu no 17 th-2012 ada bebarapa hal yang ingin kami tanyakan :
    1. Bagaimana terkait piutang anggota yang selama ini pada unit simpan pinjam? jika kopkar kami berubah menjadi KSP ? sementara KSP baru saja kami akan bentuk, apakah diperbolehkan berdasarkan uu tsb.
    2. Jika selama ini simpanan kami bagi 2 jenis : Simpanan ekuitas ( Simp. Pokok, dan Simp. Wajib ), Simpanan Non ekuitas ( Sipm. Suka rela, Simp. Khusus, Simp. SHU ), apakah pada UU KSP yang baru tidak diperkanankan lagi? dan pemumukan modal dari anggota hanya menggunakan SMK ( Sertifikat Modal Koperasi )?
    3. Terkait Koperasi Konsumen, apakah kami harus buat pengurus baru dan AD/ART baru?
    jika ya apakah pengurus dan pengawas koperasi Konsumen dan KSP harus orang-orang yang berbeda? ( sementara anggota nya sama ).
    Terimakasih atas kesediaan bapak untuk menjawab
    Salam Hormat : Maliki Ketua KOPKAR MKM

    • adityapatria
      February 27, 2014 at 7:45 am | #22

      Kepada Yth,
      Bpk Maliki, terima kasih atas pertanyaan bapak, kita akan mencoba diskusikan satu per satu.
      Untuk Pertanyaan No. 1:
      - Perubahan menjadi KSP tidak menghapus semua kewajiban dan hak sebuah Badan Hukum Koperasi, karena anggota harus terus melunasi hutangnya sampai Lunas walau Koperasi sudah berubah bentuk, sekalipun menjadi Koperasi Jasa. Akan tetapi jika sudah menjadi Koperasi selain Simpan Pinjam, fasilitas pinjaman kepada anggota sudah tidak dapat dilakukan kembali.
      Untuk Pertanyaan No. 2 :
      - Jika selama ini ada beberapa produk simpanan anggota, maka kini hanya boleh ada 2 model, yaitu Setoran Pokok dan Setoran Wajib, nah… yang harus dikonversi ke dalam Setoran Pokok adalah Simpanan Pokok, sedangkan produk yang lain sebagai modal penyertaan anggota menjadi Sertifikat Modal Koperasi, mekanisme SMK tersebut dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke Kementerian Koperasi.
      Untuk Pertanyaan No. 3 :
      - Jika dibentuk Koperasi baru, anggota sama tidak apa-apa, sebenarnya Pengurus dan Pengawas sama pun tidak apa jika melihat di suatu Pasal di UU No. 17 yang mengenai Simpan Pinjam. Akan tetapi untuk menghindari penyimpangan lebih baik Pengurus dan Pengawas harus selalu dibedakan supaya lebih professional.
      Demikian jika kurang jelas maka dapat mengunjungi kantor kami. Terima kasih.

  12. ghalib
    February 26, 2014 at 10:02 am | #23

    pak aditya klo koperasi produsen mau mau ke kopersi jasa gmn perubahanya

    • adityapatria
      February 27, 2014 at 7:47 am | #24

      Kepada Pak Ghalib, mekanisme Perubahan Anggaran Dasar (Akta) terlebih dahulu melalui Rapat Anggota, bisa Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa. Kemudian dipilihlah kegiatan usaha yang mewakili Koperasi Jasa, ubah semua bidang usahanya dari yang Produsen ke Jasa, misalnya Jasa transportasi (barang), Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi), dll….

  13. March 1, 2014 at 9:50 pm | #25

    Mantab….sementara ini saya hanya menyimak,terimakasih.

    • adityapatria
      March 1, 2014 at 9:53 pm | #26

      Silakan masukannya mas Guntur. Hehehe.

      • atmoko.
        March 12, 2014 at 10:51 pm | #27

        Pak Adit, ada 3 kegiatan utama kopkar yakni jasa, konsumen, dan simpan pinjam. artinya harus dibentuk 3 koperasi baru dengan anggota yang sama? Apakah harus pula dibubarkan dulu kopkarnya dan kemudian membuat 3 koperasi baru? mohon penjelasannya. Trims.

      • adityapatria
        March 13, 2014 at 8:50 am | #28

        Jadi pertama pilih dulu yang mau dipertahankan, misalkan koperasi jasa nya, nah kemudian yang dua lagi dibuat baru, tidak apa-apa dengan anggota yang sama maupun nama yang hampir mirip.

  14. ranny
    March 7, 2014 at 11:22 pm | #29

    Dear : Bp. Aditya Putra Patria, SH. MKn
    saya mau tanya ? bagai mana membuat koprsi perkebunan rakyat swadaya di luar koprsi plsma ? apakah dia maksuk dlm koprsi produsen atu konsumen ? kegiatan usahax pengolahan hasil kebun sekaligus pemasarannya? serta apa boleh koprsi mendirikan pbrik sendiri untk pengolahannya ?

    • adityapatria
      March 21, 2014 at 9:23 pm | #30

      Koperasi tersebut termasuk koperasi produsen, karena kegiatan usaha koperasi adalah hulu ke hilir, yaitu dari kebun sampai pemasarannya. Koperasi tentunya dapat memiliki aset termasuk dari pabrik pengolahan panen tersebut. Demikian semoga membantu.

  15. i made wirka
    March 21, 2014 at 12:13 pm | #31

    Bapak Pengasuh Rubrik Koperasi Yth:
    Mau tanya Pak

    Koperasi kami berdiri th 2004 dan bergerak dalam usaha simpan pinjam yang beranggotakan 40 orang .
    Waktu itu per orang dikenakan 2 juta sebagai simpanan wajib. Setelah berkembang dan hasil cukup lumayan, atas hasil keputusan RAT, maka 2 juta per orang itu dikembalikan ke anggota sebagai bentuk penghargaan bagi seluruh anggota. Kemudian pada RAT selanjutnya diputuskan pembagian SHU, 2,5 juta per anggota…………………..

    Permasalahan:
    Dua orang anggota kami tanpa alasan mengundurkan diri dari keanggoraan Koperasi kami

    Pertanyaan kami:
    1. Bagaimana persyaratan atau aturan klo ada seperti anggota kami itu mengundurkan diri?
    2. Apa hak-hak mereka yg mengundurkan diri sebagai anggota tersebut ?

    Demikian pertanyaan ini kami sampaikan , dan besar harapan kami agar bpk pengasuh rubrik ini berkenan memberikan penjelasan.

    Terimakasih

    ttd

    Nank Loeh

  16. budiasa
    April 4, 2014 at 9:29 am | #32

    bagaimana perhitungan pembagian shu ke masing masing anggota berdasarkan jumlah smknya pak???

    • adityapatria
      April 9, 2014 at 8:16 am | #33

      Perhitungan Pembagian Surplus Hasil Usaha sebanding dengan jumlah SMK tiap anggota. Misalkan tentukan dulu berapa persen dari surplus total untuk dibagikan ke anggota menurut jumlah SMK nya.
      Contoh :
      Surplus didapat 1 milyar, koperasi menentukan bahwa 100 juta dibagikan untuk anggota menurut perbandingan SMK. Misalkan si A memiliki 10 persen dari total SMK seluruh anggota, maka dia mendapat bagian Rp. 10 juta rupiah. Demikian contoh yang paling simple. Terima kasih dan semoga membantu.

  17. April 15, 2014 at 6:20 pm | #34

    assalamualaikum …saya mau yanya pa adit
    maksud pasal 30 UU KOperasi no 17 tahun 2012 apa?(mohon dengan detail penjelasannya)
    Pasal 30
    (1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
    (2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau
    b. pencabutan status keanggotaan.
    (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamAnggaran Dasar

  18. April 15, 2014 at 6:41 pm | #35

    pa adit tolong di bls ya lewat fb saya “Lina Herlinayati”…
    terima kasih ,,di tunggu

    • adityapatria
      April 15, 2014 at 7:00 pm | #36

      Kepada mba Lina, mohon maaf karena saya tidak mempunyai account Facebook, maka akan saya bantu diskusi di sini. Untuk maksud dari pasal 30 sebenarnya berhubungan dengan kewajiban anggota di Pasal 29 ayat 1 yang mengenai kewajiban anggotanya. Jika anggotanya tidak memenuhi kewajiban tersebut maka koperasi boleh menjatuhkan sanksi terhadapnya.

  1. October 9, 2013 at 11:16 pm | #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: